KOPERASI SEBAGAI LEMBAGA EKONOMI RAKYAT

Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat Koperasi adalah

Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas

dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk

memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Menurut UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, dalam Bab I, Pasal 1,

ayat 1 dinyatakan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan

orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya

berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar

atas asas kekeluargaan. Sedangkan tingkatan koperasi dalam UU tersebut dikenal

dua tingkatan, yakni Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder. Koperasi Primer

adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang, dan

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan

Koperasi.

Tujuan pendirian Koperasi, menurut UU Perkoperasian, adalah memajukan

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang

maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Secara konsepsional, Koperasi sebagai Badan Usaha yang menampung pengusaha

ekonomi lemah, memiliki beberapa potensi keunggulan untuk ikut serta memecahkan

persoalan social-ekonomi masyarakat. Peran Koperasi sebagai upaya menuju

demokrasi ekonomi secara kontitusiona. Namun

dalam perjalanannya, pengembangan koperasi dengan berbagai kebijakan yang telah

dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, keberadaannya masih belum

memenuhi kondisi sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif

kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak

luar, terutama Pemerintah, masih sangat besar.

Dalam teori strategi pembangunan ekonomi, kemajuan Koperasi dan usaha

kerakyatan harus berbasiskan kepada dua pilar:

1.      Tegaknya sistem dan mekanisme pasar yang sehat;

2.      Berfungsinya aransmen kelembagaan atau regulasi pemerataan ekonomi

yang effektif.

Namun dalam kenyataan yang dirasakan hingga saat ini, seringkali terjadi

debat publik untuk menegakkan kedua pilar utama di atas hanya terjebak pada

pilihan kebijakan dan strategi pemihakan yang skeptis dan cenderung

mementingkan hasil daripada proses dan mekanisme yang harus dilalui untuk

mencapai hasil akhir tersebut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: