Negara Republik Indonesia

Nama                   : Indah Puri Amelia

NPM                     : 10208636

Negara dan Warga Negara dalam system Kenegaraan di Indonesia

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdaulat yang mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan menjadi anggota PBB. Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Dalam UUD 1945 telah diatur tentang kewajiban negara terhadap warga negaranya, juga tentang hak dan kewajiban. Negara wajib memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir batin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya serta melindungi hak asasi warganya sebagai manusia secara individual berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika, moral, dan budaya yang berlaku di Indonesia dan oleg sistem kenegaraan yang digunakan.

Klasifikasi Sistem Pemerintahan

  • Dalam sistem kepertanian dikenal adanya siga sistem kepertanian, yaitu sistem multi partai, sistem dua partai, dan sistem satu partai.
  • Sistem pengisian jabatan pemegang kekuasaan negara.
  • Hubungan antar pemegang kekuasaan negara, terutama antara eksekutif dan legislatife.

Mengenal model sistem pemerintahan negara, ada empat macam, yaitu :

  • Sistem pemerintahan diktator.
  • Sistem pemerintahan parlementer.
  • Sistem pemerintahan presidential.
  • Sistem pemerintahan campuran.

Kondisi Sosial di Indonesia

– Kebudayaan Daerah

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dan sub-etnis, yang masing-masing memiliki kebudayaannya sendiri karena biasanya mereka hidup di daerah/wilayah tertentu sehingga disebut kebudayaan daerah. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan daerah sebagai suatu sistem nilai yang menuntun sikap, perilaku dan gaya hidup, merupakan identitas dan menjadi kebanggaan dari suku bangsa yang bersangkutan.

Kebudayaan yang ada di nusantara telah lama saling berkomunikasi dan berintegrasi dalam kesetaraan. Dalam kehidupan bernegara saat ini, dapat dikatakan bahwa kebudayaan daerah merupakan kerangka dari kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Dengan demikian, perkembangan kehidupan sosial budaya bangsa tidak akan terlepas dari perkembangan sosial budaya daerah.

– Kebudayaan Nasional

Kebudayaan bangsa Indonesia ( kebudayaan nasioanal ) merupakan hasil interaksi dari budaya daerah yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Kebudayaan nasional juga bisa merupakan interaksi antara budaya yang ada dengan budaya asing yang diterima bersama seluruh bangsa.

Pengumuman Pemerintah Mengenai Wilayah Perairan Negara Republik Indonesia

Dewan Mentri, dalam sidangnya pada hari jumat tanggal 13 Desember 1957 membicarakan soal wilayah perairan Negara Republik Indonesia.

Bentuk geografi Indonesia sebagai suatu Negara kapulauan yang terdiri dari (beribu-ribu) pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri.

Bagi keutuhan teritorial dan untuk melindungi kekayaan Negara Indonesia semua kepulauan serta laut terletak diantaranya harus dianggap sebagai suatu kesatuan yang bulat.

Penentuan batas lautan territorial seperti termaktub dalam “Teritorialle Zee en Maritieme. Kringen Ordonantie” (Stbl. 1939 No.442) artikel 1 (ayat (1) tidak lagi sesuai dengan pertirabangan-pertirabangan tersebut di atas, karena membagi wilayah daratan Indonesia dalara bagian-bagian terpisah dengan teritorialnya sendiri-sendiri. Berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan itu maka Pemerintahan menyatakan bahwa segala perairan disekitar, diantara dan yang menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan Negara Republik indonesiadan demikian merupakan, bagian daripada perairan nasioanal yang ada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan/menggangu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.

Penentuan batas lautan territorial ( yang lebarnya 12 mil ) diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung terluar pada pulau-pulau Negara Indonesia.

Ketentuan-ketentuan tersebut  di atas akan diatur selekas-lekasnya dengan undang-undang. Pendirian Pemerintah tersebut akan diperhatikan dalam konperensi internasional mengenai hak-hak atas lautan yang akan diadakan dalam bulan Februari 1958 di Jenewa.

Gatot Subiyakto, tanpa tahun, Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: